perhubungan laut. YOS SUDARSO NO. perhubungan laut

35 Tahun 2019 tanggal 18 Oktober 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Bahan Bakar Low Sulfur dan Larangan Mengangkut atau Membawa Bahan Bakar yang tidak Memenuhi Persyaratan serta Pengelolaan Limbah Hasil Resirkulasi. Peta Situs. Yogyakarta (20/7). Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Direktur Jenderal Perhubungan. MEDAN MERDEKA BARAT No. Peraturan; Perjanjian; Hubla60. 000. [email protected]. Kementerian Perhubungan. Pengertian dan. LOGIN APLIKASI. Dalam rangka meningkatkan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang iklusif dan berkelanjutan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan melalui Bagian Perencanaan menyelenggarakan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan anggaran. Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut. R. Medan Merdeka Timur No. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut merealisasikan salah satu proyek strategis nasional yaitu pembangunan Terminal Kijing, Mempawah, Kalimantan Barat, yang dimulai dengan adanya Penandatanganan Perjanjian Konsesi antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dan. 545 dari Pangkalan PLP Kelas II Tanjung Uban ke kantor Administrator Kuala Enok. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA. Sebuah kapal sedang berlayar yang dalam menjalankan perjalanan membutuhkannavigasi andal untuk menjamin keselamatan dan keamanan. 05. JAKARTA, KOMPAS. Pangkat / Golongan: Pembina Utama Muda (IV/c) NIP: 19730808 199903 1 003. Jurnal Penelitian Transportasi laut (JPTL) merupakan jurnal ilmiah yang memublikasikan hasil penelitian atau artikel ilmiah dalam bidang transportasi laut, sungai, danau, dan penyeberangan yang. 103/2/19/DJPL-16 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Kelaiklautan Kapal; MEMUTUSKAN : Profil pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut adalah dokumen pdf yang berisi informasi tentang nama, jabatan, pendidikan, dan riwayat karir para pejabat struktural yang bertanggung jawab atas bidang-bidang seperti lalu lintas dan angkutan laut, pelabuhan dan pengerukan, perkapalan dan kepelautan, kenavigasian, dan penjagaan dan penyelamatan. Kapan dan durasi: 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap dan benar Persyaratan Umum, meliputi: 1) Nomor Induk Berusaha (NIB); 2) Sertifikat Standar (Self Declaration Pelaku Usaha) terhadap Standar Usaha Angkutan Laut; 3) menempati tempat usaha, baikJakarta - Kementerian Perhubungan sebagai institusi Pemerintah yang melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) terus melakukan upaya perbaikan dan penyempurnaan dari program-program yang telah dibuat sebelumnya. 2037. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi di bidang perhubungan laut. HENDRI GINTING, M. Perhubungan Laut dan Bappenas serta . . Direktorat Jendral Perhubungan Laut. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT GEDUNG KARYA LANTAI 12 S. Mengingat : 1. Direktorat Kepelabuhanan. Fungsi Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut . Profil PPID. R. Jl. Terwujudnya Transportasi Laut yang Handal Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah dalam mendukung perwujudan Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur. Informasi Publik. P2TL boleh jadi singkatan dari Peraturan Pencegah Tubrukan di Laut. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) para lulusan STIP yang berkualitas dan memenuhi standar internasional. Document Verification. Deskripsi : Daftar Informasi Publik Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2021 (Klik Disini) - DAFTAR INFORMASI PUBLIK PPID PELAKSANA TAHUN 2022. 8 IG : @djplkemenhub151 Ditjen Perhubungan Laut Twitter : @dJplkemenhub151 JAKARTA - 10110 FAX : (021) 3811786, 3845430 EMAIL : djpl@dephub. Jakarta – Kementerian Perhubungan melalui Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) berinisiatif membentuk asosiasi lembaga pendidikan pelayaran dan maritim se-Asia Tenggara. E. DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN FORMASI TAHUN ANGGARAN 2021 Dalam rangka mengisi lowongan formasi Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai. 30 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik Navigasi, Distrik Navigasi adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibidang Kenavigasian dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada. 33, BN. go . E-ISSN. PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN LAUT jl. Benua Melayu Laut, Kec. Berdasarkan PM 34 Tahun 2012 Bab I Pasal 2 dinyatakan, Kantor Kesyahbandaran Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, serta koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan. 2016; Pusat Data dan Teknologi Informasi (18813) View; Aplikasi Pendaftaran Kapal Online merupakan layanan yang digunakan untuk membantu proses permohonan pendaftaran kapal baru ataupun balik nama, penyusunan Grosse Akta dan Minute Akta,. direktorat jenderal perhubungan laut balai teknologi keselamatan pelayaranDirektorat Kepelabuhanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang tatanan dan perencanaan pengembangan pelabuhan, perancangan dan program pembangunan fasilitas. Ditjen Perhubungan Laut Unit Eselon 2 Direktorat Kepelabuhanan Pencarian Berita. WebJAKARTA (8/11) – Guna memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pergantian dan pemulangan bagi Awak Kapal serta pelayanan jasa kepelabuhanan pada masa Pandemi Covid – 19, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menerbitkan Surat Edaran Nomor SE 43 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pergantian dan. Berikut daftar 34 Trayek Tol Laut di Tahun 2022: 1. com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan melakukan penyesuaian tarif angkutan laut perintis dan tarif batas atas (TBA) kapal PSO sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna jasa per 1 Juli 2023. Instruksi penerapan Inaportnet pada 20 pelabuhan tersebut, berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor. 62 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 88 Tahun 2016 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Laut resmi menetapkan 15 (lima belas) jaringan trayek penyelenggaraan angkutan barang di laut (Tol Laut) Tahun 3 Anggaran 2018 melalui Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor AL. Nama TKP ini bertahan sampai dengan periode 1972, selanjutnya pada periode 1972 – 1976. Sekretariat Direktorat Jenderal. Telusuri Lebih Lanjut. Informasi Setiap Saat Informasi Berkala Informasi Serta Merta. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi di bidang perhubungan laut. Badan LitbangPerintah tersebut tertuang dalam Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor IR-DJPL 1 Tahun 2023 tanggal 8 Februari 2023 tentang Uji Kelaiklautan Kapal Penumpang Angkutan Lebaran Idul Fitri 1444 H Tahun 2023. Sertifikat ISO 9000:2015 SUBDIT Kepelautan Indonesian Seafarer Sub Directorate - ISO 9000:2015 Certificate List of the party who have signed the letter of undertaking List of. 10. Tugas Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai. Surat Keputusan tersebut mengatur bahwa lingkup kerja Departemen Perhubungan Laut meliputi : 1. JAKARTA (8/2) - Kementerian Perhubungan cq. Disahkan : 11 Desember 2014 - Berlaku : 16 Desember 2014. Apps Online DJPL. WebOleh karena itu, Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) kembali meningkatkan upaya dalam rangka mencegah dan menanggulangi pencemaran di perairan pelabuhan. Masuk Peta. Pedoman Guidelines for Port State and Flag State on How to Deal with Seafarer. Tol laut adalah jalur pelayaran bebas hambatan yang menghubungkan hampir seluruh pelabuhan di Indonesia. Pasal 1. Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Republik Indonesia atau Indonesia Sea and Coast Guard merupakan Direktorat dibawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang bertugas mengamankan pelayaran di Indonesia 27. Sertifikat Akreditasi. Statistik Perhubungan Data Operasional Tahun 2021 memuat data prasarana, sarana, kinerja dan produksi subsektor transportasi darat, transportasi laut, transportasi udara, perkeretaapian yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan. b) Formulasi Tunjangan Komando sesuai dengan Jabatan di atas kapal dan tipe kapal. Peta Lainnya. penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasaDIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT JL. . Pengajuan dan monitoring terpadu satu pintu untuk semua layanan di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. 8 TELP :(021) 3813269, 3842440 :(021) 3811786, 3845430 EMAIL [email protected] Kawat tersebut ditanda tangani oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Capt. JAKARTA (17/1) – Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah pelaksana Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2022. Ditjen Perhubungan Laut dan Fan Page djplkemenhub151 djplkemenhub151 MEDIA INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT Indonesia kembali mencalonkan diri sebagai anggota Dewan International Maritime Organization (IMO) kategori C. 2020/No. PURNOMO Tembusan: 1. Rp165. Perhubungan Laut. pdf. Lalu Lintas dan Angkutan Laut. Negeri ini memiliki peluang yang besar untuk mengembangkan ruang laut tersebut sebagai jalur transportasi utama yang paling efisien karena hampir 80% lebih proses perpindahan barang dan jasa antarpulau menggunakan jasa perhubungan laut. Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 32/PK/DK/2021. 4, Jakarta Pusat 10110. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TELP : (021) 3813269, 3842440 JL. 8 | TEL : 9811308, 3505006, 3619268, 447017 | TLx : 9844492, 3458540 3842440 JAKARTA 10110 PST : 4213, 4227, 4209, 4135, FAX : 3811786, 3845430, 3507576 PERATURAN DIREKTUR. ME-DAN MERDEKA BARAT No. Aturan ini sejalan dengan Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 16 Tahun 2022 tentang Protokol. Ditkapel Terdiri dari: Subdirektorat Kelaikan Kapal. 9 Kijang Kabupaten Bintan Provinsi Kepulaun Riau syahbandarkijang@gmail. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Pengarah 4. Visi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut : Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran adalah terwujudnya penyelenggaraan transportasi laut nasional yang efektif, efisien dan berdaya saing serta memberikan nilai tambah sebagai. Terdiri atas 2 (dua) Program Diklat: 1. Bulatan bumi berarti lingkup pelayanan jasa Perhubungan. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Bangunan Lepas Pantai (Offshore) adalah Bangunan utama yang mendukung proses eksplorasi atau Informasi Berkala. Deskripsi : Daftar Informasi Publik. Misi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Menyelenggarakan kegiatan angkutan di perairan dalam rangka memperlancar arus perpindahan orang/dan atau barang melalui. dephub. Barang-barang diangkut adalah yang dibutuhkan masyarakat untuk memenuhi. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Tata Cara Penerimaan, Penyetoran, Penggunaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; Mengingat : 1. Kementerian Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Selasa, 19 September 2023 07:57. Peraturan Menteri Perhubungan NO. Agus H Purnomo mengungkapkan ruang lingkup surat edaran adalah protokol Kesehatan umum, protokol Kesehatan terhadap pelaku perjalanan domestik maupun luar negeri, protokol kesehatan terhadap awak kapal WNI (Warga Negara Indonesia) atau WNA (Warga Negara Asing) yang melakukan sign on/sign off di atas kapal. Jakarta – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Rabu (15/3), bertemu dengan Menteri Transportasi Singa. Sertifikat standar penyesuaian terminal khusus. Selasa, 19 September 2023 07:57. Rinciannya, PT Pelni. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu mengatur penyelenggaraan pelabuhan laut dengan Keputusan Menteri Perhubungan. Kementerian Perhubungan memiliki empat Direktorat Jenderal (Ditjen), yang masingmasing membawahi matra transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian. D 17 JL. Direktorat Kepelabuhanan. Single Sign On. 19 Sekolah Kedinasan Dibawah Kemenhub (Matra Darat, Laut & Udara) – Sekolah Dinas milik Kemenhub ini terbagi menjadi 3 matra, yakni darat, laut dan udara. go. Alamat kantor : JI. Tanda Pendaftaran Panjang Lebar Dalam LOA GT Isi Bersih Nomor IMO Tahun PembuatanKementerian Perhubungan memiliki empat Direktorat Jenderal (Ditjen), yang masingmasing membawahi matra transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian. MEDAN MERDEKA BARAT No. P-ISSN. kementrian perhubungan: republik indonesia: direktorat jenderal perhubungan laut: selamat datang di portal dokumen pelaut indonesia Petunjuk Teknis Penyusunan Studi Kelayakan Pembangunan Pelabuhan. Sc. 2. ME-DAN MERDEKA BARAT No. 2. JMOL. MEDAN MERDEKA BARAT No. Dokumen ini dapat diunduh dalam format pdf dari situs ppid. Untuk itu Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menggelar Sosialisasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Muatan Curah Padat dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Ir. Pelabuhan Indonesia (Persero) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP 1073/DJPL/2021 tentang Pelimpahan Kepada Badan. jl. dephub. Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas/SIMLALA. Peraturan Perundang-undangan. Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kembali mengeluarkan aturan baru Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) maupun perjalanan internasional dengan transportasi laut. 8 Gd. : Pembina TK. go. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Direktur Jenderal Perhubungan. ScKEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT :@djplkemenhub151 : (021) 3813269, 3842440 JL. No. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut. WebDirjen Hubla Syahbandar Tegas Tertibkan Operator Kapal Yang Tidak Patuhi Aturan Keselamatan Pelayaran JAKARTA (20/6) - Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R. Sarana ini ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antarpulau. Menindaklanjuti terbitnya SE Satgas Penanganan Covid-19 nomor 21 tahun 2021, Kementerian Perhubungan pada Kamis, 21 Oktober 2021 telah menerbitkan empat SE yang mengatur tentang Syarat Perjalanan Orang dalam Negeri pada Masa Covid-19, baik menggunakan transportasi darat, laut, udara, maupun perkeretaapian. Ditjen Perhubungan Taut: @djplkemenhubl51:(021)3813269, 3842440:(021)3811786. Biro Komunikasi dan Informasi Publik. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PELNI berhasil meraih penghargaan dari Kementerian Perhubungan RI untuk capaian penugasan Program Tol Laut. Pada tahun 2015, pembangunan dilakukan di 4 lokasi, 2016 (2 lokasi), 2017 (5 lokasi), 2019 (1. Perhubungan Laut. angkutan laut nasional setelah dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut selambat­ lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum ditetapkan. 01:06. Dan Unit Pelaksanan Teknis (UPT) yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. 31. Tohir, menjelaskan bahwa Kementerian Perhubungan cq. 3813269, 3447017 | : 3844492, 3458540 3342440 pst : 4213, 4227. Biro Hukum - Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Gedung Cipta Lantai 6 Jl. Setiap ditjen memiliki wewenang menyusun dan menetapkan norma, standar, prosedur, serta kriteria penyelenggaraan transportasi di masing-masing matra, termasuk memberikan bimbingan teknis. angkutan perairan Pelabuhan; d. H-2 Tanjung Perak – Makassar (Soekarno Hatta) – Bobong (Taliabu).